MEDAN – Sejumlah intervensi yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Satgas Pangan, pemerintah kabupaten/kota, serta instansi terkait lainnya menunjukkan hasil positif. Inflasi Sumut secara year on year (y/y) pada Oktober 2025 tercatat turun menjadi 4,97%, dari sebelumnya 5,32%.

Intervensi pasar ini merupakan bagian dari Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pertanian (Jaskop), salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Sumut Bobby Nasution, sebagai wujud komitmen pemerintah daerah menjaga stabilitas harga pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, saat temu pers yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, di Lobby Dekranasda, Lantai 1, Kantor Gubernur Sumut, Rabu (5/11/2025).

“Komoditas penyumbang inflasi masih didominasi cabai merah dan emas perhiasan,” ujar Poppy.

Poppy menegaskan, Pemprov Sumut berkomitmen menjaga stabilitas inflasi hingga akhir tahun dengan menerapkan strategi 4K, yakni Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga, dan Komunikasi Efektif.

Menurutnya, penguatan produksi dan pengelolaan stok dilakukan untuk menjamin ketersediaan pasokan, terutama komoditas pangan strategis. Upaya ini dijalankan melalui bantuan sarana dan prasarana pertanian, serta peningkatan akses pembiayaan bagi petani.

“Untuk kelancaran distribusi, Pemprov Sumut juga melakukan Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Sedangkan keterjangkauan harga dijaga melalui Operasi Pasar Murah, sidak pasar dan distributor, serta optimalisasi penyaluran beras SPHP,” jelasnya.

Selain itu, Pemprov Sumut meminta pemerintah kabupaten/kota agar setiap pasar memasang informasi harga acuan, baik Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Acuan Penjualan (HAP). Karena, yang diketahui bahwa ada 11 komoditas yang sudah ditentukan harganya oleh Bapenas. Hingga kini, sudah ada 26 kabupaten/kota dengan 77 pasar yang memasang informasi harga tersebut, guna memudahkan masyarakat dan memperkuat monitoring harga.

Sebagai langkah tambahan, Pemprov Sumut melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menyalurkan cabai merah dari Jawa, yang dinilai efektif menekan harga cabai di pasaran.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut, Yusfahri, menjelaskan sejumlah strategi pengendalian inflasi di sektor pangan dan hortikultura, terutama untuk padi, cabai merah, dan bawang merah.

Langkah tersebut meliputi peningkatan luas tanam melalui ekstensifikasi dan intensifikasi, penggunaan benih unggul bersertifikat, penyediaan sistem pengairan yang baik, pengendalian organisme pengganggu tanaman, serta peningkatan kapasitas petani dan petugas lapangan.

“Perkiraan produksi beras pada November 2025 mencapai 243.832 ton dengan kebutuhan 140.842 ton. Artinya, Sumut surplus beras 102.990 ton,” ungkapnya.

Untuk komoditas cabai merah, produksi November 2025 diperkirakan 19.417 ton, dengan kebutuhan 9.912 ton, sehingga terdapat surplus 9.505 ton. Sentra produksi cabai merah di Sumut berada di Kabupaten Karo, Simalungun, Tapanuli Utara, Dairi, Pakpak Bharat, Humbanghasundutan (Humbahas), dan Batubara.

Temu pers bertema “Update Kondisi Inflasi di Sumatera Utara (Program Kerja Stabilisasi Pasokan Pangan di Pasar)” tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Sumut, Fitra Kurnia.**(H21/DISKOMINFO SUMUT)