Medan | halomedan.co
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara H Farianda Putra Sinik SE menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap raihan prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap tata kelola pemerintahan provinsi.
Pernyataan ini disampaikan H Farianda, yang juga Ketua Serikat Perusahaan Pers (SPS) Sumut ini di Kantor PWI Sumut Jalan Adinegoro, Jumat (26/5).
Opini WTP yang sudah diperoleh Pemprovsu untuk ke-sembilan kalinya ini tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara pada sidang paripurna DPRD Sumut, Jum’at (26/5).
Menurut owner sekaligus Pemimpin Redaksi Harian Medan Pos dan Medan Pos Online (MPOL) ini, prestasi yang luar biasa ini patut ditularkan kepada Pemerintah Kota dan Kabupaten.
“kita bangga selaku warga Sumatera Utara, artinya tata kelola pemerintahan kita berlangsung dengan sangat baik. Sebab itu, prestasi ini patut pula diikuti seluruh pemerintahan kabupaten/ kota di Sumatera Utara sehigga cita-cita kita mewujudkan good governance dapat direalisasikan dengan baik,” ujarnya.
Capaian prestasi pengelolaan keuangan ini, tentu tidak hanya menjadi sebuah simbolik terhadap tata kelola keuangan yang telah dilakukan pemrovsu sejak tahun 2014-2022, namun merupakan komitmen Pemprovsu kepada masyarakat Sumut di semua sektor serta melaksanakan pembangunan sesuai prioritas utama.
Sebagaimana dilaporkan, Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprovsu oleh BPK-RI dilakukan dengan integritas, independensi dan profesional, tidak hanya saat audit laporan ini saja, tetapi juga sejak audit interim yang dilakukan sebelumnya.
Gubsu Edy Rahmayadi menyampaikan, kita patut memberikan apresiasi yang tinggi kepada BPK-RI. Pemprovsu berupaya maksimal dalam menjalankan kemitraan keperintahan bersama.
BPK-RI tidak hanya sebagai pemeriksa eksternal saja bagi Pemprovsu, lebih dari itu, kemitraan professional ini dibangun dan dijaga pada setiap tingkat struktur pemerintahan.
Kebanggaan capaian ini tentu bukan sesaat, tapi penuh perjuangan, kerja keras, kerja ikhlas, kerjasama tim sebagai satu kesatuan yang utuh, jujur, terbuka, keberanian dalam melaksanakan tugas, kewajiban, pengorbanan waktu tenaga dan pemikiran luar biasa dari seluruh komponen pemerintahan termasuk DPRD Sumut yang turut mengawal, memandu, mengawasi arah pemerintahan.
Posisi keuangan yang berimbang, penting artinya bagi Pemprovsu untuk membiayai program pembangunan dalam rangka pemerataan dan laju pertumbuhan daerah yang seimbang sesuai kemampuan keuangan.
Selama tahun 2022 pemprovsu telah menganggarkan pendapatan sebesar Rp12.459.352 172.672,00 atau dua belas triliun empat ratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah dan terreaisasi Rp12.594,412,688.861,51. Terdapat peningkatan pendapatan yang dianggarkan sebesar 101,08 persen.
Pendapatan terbesar diperoleh dari pos PAD sekitar 7,26 triliun, melebihi dari pendapatan transfer pemerintah pusat sekitar 5,09 triliun rupiah.
Hal ini menunjukkan bahwa Pemprovsu terus berupaya meningkatkan kemandirian keuangan sebagai modal pembangunan, tanpa mengabaikan kebutuhan pendanaan oleh pemerintah pusat.
Sedangkan pada sector belanja tahun 2022, Pemprovsu telah menganggarkan Rp12.395.006.196.440,00 (Tiga belas triliun, tiga ratus Sembilan puluh lima miliar enam juta seratus Sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah) dengan reaisasi sebesar Rp12.509.062.821.349,16, atau teralisasi sebesar 93,39 persen. Angka ini menunjukkan normalisasi belanja Pemprovsu selama tahun 2022.
Pemprovsu telah memperoleh 83 penghargaan dari kementerian dan lembaga atas keberhasilan pencapaian target pembangunan dengan berhasilnya Pemprovsu mempertahankan opini WTP LKPD 2022, maka pencapaian ini bertambah menjadi 84 dan penghargaan terhadap 22 indikator tata kelola pemerintahan yang baik.
Pemprovsu mencatatkan sejarah baru, berada pada posisi nomor 1-5, baik tingkat regional maupun nasional. Capaian WTP ini patut diapresiasi oleh semua pihak sebagai budaya pengelolaan keuangan yang baik untuk terciptanya Good Government dan Clean Governance di Sumut demi mewujudkan Sumut yang unggul, aman dan bermartabat. rel