MEDAN, 30/10 - Belum genap setahun memimpin, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution berhasil merealisasikan program berobat gratis (Probis) bagi warga Sumut. Terobosan tersebut mendapat apresiasi dari legislator DPR RI yang menilai Sumut berpotensi menjadi role model provinsi dengan sistem kesehatan universal, yang merata dan berkeadilan.

Bobby Nasution pernah berjanji saat kampanye Pilgubsu lalu, bahwa dalam waktu 3 tahun pemerintahannya, akan merealisasikan program berobat gratis bagi warga Sumut. Namun belum genap satu tahun memimpin Provinsi Sumut, Gubernur termuda di Indonesia itu berhasil mewujudkannya.

Anggota DPR RI Kombes Pol (Purn) Dr Maruli Siahaan mengapresiasi terobosan tersebut. Menurutnya, pencapaian ini menunjukkan kepemimpinan muda yang visioner dan cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.

“Ini bukan sekadar capaian administratif, tapi bukti nyata bahwa kepemimpinan muda bisa bergerak cepat dan fokus pada kepentingan rakyat. Program ini sejalan dengan semangat negara hadir di tengah masyarakat, terutama bagi warga yang selama ini terkendala biaya berobat,” ujar Maruli, Doktor Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang itu, Kamis (30/10/2025).

Sebagai legislator dari daerah pemilihan Sumatera Utara, Maruli menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta, di daerah agar berjalan efektif dan berkelanjutan, serta benar-benar dirasakan masyarakat.

Perannya di DPR, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, kesehatan, dan ekonomi rakyat, adalah memastikan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah berjalan baik. 

“Kami akan mendorong peningkatan alokasi dana kesehatan, memperkuat pengawasan pelaksanaan UHC, serta berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS agar sistem pendukung program ini semakin kuat dan tidak membebani fasilitas kesehatan,” tambahnya.

Terkait kebijakan Gubernur Bobby yang mewajibkan 30% kamar rumah sakit disediakan bagi peserta berobat gratis, Maruli menilai langkah tersebut progresif dan berpihak kepada rakyat kecil. Namun ia mengingatkan pentingnya pengawasan dan sinergi lintas lembaga agar kebijakan itu tidak menimbulkan kendala teknis di lapangan.

“Perlu sinergi Pemprov, Dinas Kesehatan, DPRD, dan DPR RI untuk memastikan ketersediaan infrastruktur, tenaga medis, dan sistem pembiayaan yang selaras,” ujarnya.

Pihaknya juga akan mendorong pengawasan reguler terhadap implementasi kebijakan ini, termasuk membuka kanal pengaduan masyarakat dan laporan rumah sakit, sehingga setiap kendala dapat segera diselesaikan tanpa mengurangi kualitas layanan. Prinsipnya, hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan harus berjalan seimbang dengan keberlanjutan sistem rumah sakit.

Hanya saja, Maruli menggarisbawahi bahwa perlakuan diskriminatif terhadap peserta UHC tidak boleh terjadi. Karena hak atas pelayanan kesehatan adalah hak konstitusional seluruh warga negara.

Mantan Kasat Reskrim Poltabes Medan itu pun menyarankan tiga langkah konkret. Pertama, peningkatan pelatihan dan pembinaan bagi tenaga kesehatan agar mereka memahami esensi pelayanan publik yang humanis dan berkeadilan.

Kedua, Pemprov Sumut dan BPJS perlu membangun sistem pengawasan dan evaluasi layanan secara digital dan terbuka agar setiap keluhan masyarakat bisa langsung ditindaklanjuti. Ketiga, masyarakat juga harus diedukasi untuk berani melapor jika menemukan perlakuan tidak adil, dengan jaminan perlindungan identitas.

"Kita ingin memastikan, semangat UHC bukan hanya soal administrasi, tetapi soal nilai kemanusiaan, bahwa semua warga berhak mendapatkan pelayanan yang bermartabat tanpa pandang status ekonomi," imbuh Maruli.

Atas torehan itu pula, Maruli optimis Sumatera Utara bisa menjadi model provinsi yang berhasil mewujudkan kesehatan universal secara merata dan berkeadilan. 

"Dengan kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution yang enerjik dan fokus, serta dukungan pengawasan dari berbagai pihak termasuk DPR RI, Sumatera Utara bisa menjadi model provinsi yang berhasil mewujudkan kesehatan universal secara merata dan berkeadilan," pungkas Maruli.**(DISKOMINFO SUMUT)